HALOBERAU.COM – Faktor demografi, ekonomi menjadi hal utama mengapa Kabupaten Berau enggan bergabung ke provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Berau Ahmad Rifai saat memberikan sambutan acara petisi tolak gabung Kaltara di Balai Mufakat Minggu (12/11/2023) lalu.
“Banyak pertimbangan, sisi demografi, sisi kemampuan ekonomi, kemampuan anggaran, dan sebagainya termasuk Berau ini salah satu kabupaten yang heterogen,” ungkapnya.
Maksud heterogen kata dia yaitu seluruh suku masyarakat ada di Kabupaten Berau dan semua hidup rukun.
“Dan pertimbangan-pertimbangan proyek pembangunanlah yang sangat-sangat besar pengaruhnya. Sehingga kami menyatakan tidak bisa bergabung dengan Kaltara,” ujarnya.
Ia mencontohkan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas beberapa hari lalu sudah mengesahkan anggaran tahun 2023 dari Rp 3,6 Triliun.
“Dari Rp 3,6 triliun tambahan ABT menjadi Rp 4,15 triliun. Kita sudah mencapai angka tertinggi prestasi Berau Rp 5,1 triliun,” ucapnya.
Sehingga hal demikian yang membuat yakin Berau tidak bergabung dengan provinsi Kalimantan Utara.
“Jadi kita tidak perlu emosi. Tidak perlu terpancing. Tidak bisa dengan 70 persen masyarakat Berau mendukung Kaltara tiba-tiba jadi tidak bisa. Tidak gampang membentuk dan menggabung Berau tidak gampang. Masih banyak hal-hal yang perlu kita lalui,” bebernya.
Dirinya bersama organisasi masyarakat, lembaga masyarakat sepakat saat ini enggan bergabung dengan provinsi Kaltara.
“Belum siap bergabung. Kita masih di Kalimantan Timur yang kita cintai,” pungkasnya. (Adv/ed*)