AdvertorialBerauIndonesiaKaltimKampungPembangunanPemerintahanPemkab Berau

Setiap Tahun Usulkan Perawatan

HALOBERAU.COM – Dengan panjang ribuan kilometer, dipastikan tidak seimbang dengan anggaran perawatan atau penanganan jalan yang ada di kabupaten Berau. Oleh karena itu pola diterapkan yakni penanganan bertahap. Kabid Preservasi jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Junaidi menyebutkan, pihaknya selalu mengusulkan anggaran perawatan setiap tahun.

Apalagi di tengah kegiatan DPUPR Berau melakukan peningkatan jalan poros yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan. Serta ruas jalan yang menghubungkan sejumlah kampung di Kabupaten Berau.

Junaidi mengungkapkan, pihaknya sudah memasukan program kerja tahunan untuk penanganan tahun ini. Seperti  Jalan Poros Lenggo menuju Biduk-Biduk, Jalan Poros Labanan menuju Kecamatan Segah.

“Kondisi jalan memang sudah diaspal, namun karena dimakan usia jadi perlu mendapatkan pemeliharaan berkala,” jelasnya.

Pihaknya rutin mengusulkan agar ruas jalan di Berau selalu dilakukan pemeliharaan. Mulai dari usulan untuk APBD Berau, provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Penuntasan jalan dijelaskannya memerlukan waktu yang berkelanjutan. Seperti penuntasan jalan rusak di wilayah pesisir, dengan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar di Tahun 2022 menurutnya belumlah cukup.

“Kalau dari Kecamatan Batu Putih Menuju Biduk-biduk itukan 67 Km, lokasi yang agak berat itu Biduk-Biduk. Dari lenggo ke Kalindakan itu 37 km, tahun lalu anggarannya hanya Rp 1,4 miliar itu tidak cukup,” jelasnya.

Pada tahun ini pemeliharaan jalan menuju pesisir memiliki anggaran sebesar Rp 4 miliar. Tak hanya itu, untuk jalan Poros Labanan menuju Kecamatan Segah terdapat dua paket yakni Labanan Siduung sekitar Rp 21 miliar.

“Selain itu, jalan Poros Kampung Harapan Jaya menuju Tepian Buah itu memiliki paket senilai Rp 14 miliar dan sudah mencapai tahap pelelangan,” jelasnya lagi.

Penanganan jalan dalam kabupaten menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan anggaran yang ada dari APBD kabupaten. Tetapi juga membutuhkan support dari bantuan keuangan provinsi dna juga bantuan pusat. (Adv/ed*)