HALOBERAU.COM – Posisi kawasan kerap atau rawan banjir masuk dalam prioritas Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau. Salah satunya di Kelurahan bedungun. Diketahui daerah ini kerap dikeluhkan karena sering tergenang dan juga banjir saat hujan deras apalagi dengan intensitas tinggi.
Oleh karena itu, DPUPR mengupayakan penanganan kawasan banjir ini dengan membangunkan bronjong di sungai untuk aliran pembuangan ke sungai besar.
Kebetulan ada anggaran berupa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan. Dana ini sudah lama mengendap dan menjadi Silpa. Lantaran peruntukannya sudah ditetapkan oleh pusat. Sementara tidak ada objek penanganan kawasan yang bisa dilakukan dengan dana tersebut.
Beruntung ada perubahan regulasi khusus untuk pemanfaatan DBH-DR. melalui instruksi pusat, dana ini bisa diperuntukan bagi keperluan pembangunan lainnya yakni penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Meski demikian, proyek Bronjong yang dikerjakan pada 2022 lalu sempat menjadi sorotan DPRD Berau, khususnya komisi III.
Menjawab kritikan itu, Kabid Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata menjelaskan, pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air Kawasan Jalan Kedaung dan sekitarnya mengambil lokasi di jalur saluran sekunder yang bermuara di Sungai Tarum. Kawasan yang merupakan kawasan banjir terparah di kecamatan Tanjung Redeb.
“Dilaksanakan di akhir tahun 2022 kemarin, pelaksanaannya tidak bisa diselesaikan tepat waktu sehingga harus diberikan kesempatan penyelesaian dengan denda,” jelasnya.
Konstruksi yang dipilih adalah bronjong karena dinilai ramah lingkungan karena tetap memberi celah untuk air hujan dapat terserap dan menjadi cadangan air tanah. Selain untuk mengalirkan air, konstruksi juga didesain dengan tujuan menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan darurat kebakaran.
“Seperti yang disebutkan, kegiatan ini sangat penting untuk memulai tahapan-tahapan penanganan banjir di kedaung. Saat ini memang saluran belum bisa tembus ke sungai dikarenakan waktu dan ketersediaan anggaran yang belum memadai,” jelasnya lagi.
Namun Dinas PUPR sudah mengusulkan lanjutan kegiatan dari jalan SMP tembus Jalan Bujangga hingga sungai Tarum sehingga dapat difungsikan dengan baik.
Diketahui warga Bedungun seperti di jalan SMP kerap mengeluhkan banjir yang terjadi saat hujan turun. Akar persoalan tidak ada pembuangan atau aliran pembuangan jang memadai. Apalagi kawasan tersebut mulai padat penduduk. Daerah resapan air berkurang beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. (Adv/ed*)