AdvertorialBerauDPRD Berau

Ditampung dan Disesuaikan Dengan Kemampuan Anggaran

HALOBERAU.COM – Sebagai salah satu agenda wajib, reses telah dituntaskan seluruh anggota DPRD Berau. Sebanyak 30 anggota Parlemen Berau ini telah melakukan tugas dan amanahnya melaksanakan reses di daerah pemilihannya masing-masing. Kemudian, aspirasi itu sementara ditampung dan dibahas untuk kemudian akan disampaikan kepada eksekutif.

Wakil ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengungkapkan, reses bagi Anggota Dewan tersebut memiliki manfaat yang sangat besar, terutama bagi masyarakat.

Sebab itu, merupakan kesempatan bagi masyarakat menyampaikan semua aspirasi masyarakat maupun konstituen dapat terserap secara langsung.

Penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh DPRD Berau tersebut dibagi menjadi empat daerah pemilihan asal mula anggota dewan itu berasal.

“Usai melaksanakan reses, akan melaporkan hasil resesnya dalam paripurna yang dihadiri SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui laporan tersebut tentu permasalahan yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pemerintah,” ucapnya.

Karena selama reses tersebut akan didapatkan masukan dan usulan dari masyarakat terkait pembangunan. Karena itu, anggota Dewan harus siap menerima segala saran, kritik dari masyarakat untuk bahan usulan kepada pemerintah daerah.

Tentunya usulan dari masyarakat akan disesuaikan dengan skala prioritas berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Karena itu, reses yang dilakukan anggota DPRD, sekaligus meninjau langsung kondisi masyarakat. Sehingga usulan yang ada, bisa diperjuangkan dalam program pembangunan berdasarkan fakta di lapangan.

Semua usulan akan menghasilkan catatan bagi anggota DPRD untuk ditindaklanjuti, melalui koordinasi dan membangun komunikasi dengan pihak eksekutif.

Dengan harapan bisa masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)  atau anggaran belanja tambahan (ABT). Sehingga akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) anggaran berikutnya.

“Tapi tidak semua usulan dan masukan bisa terakomodir. Tentunya sudah pasti melihat kemampuan keuangan dan juga apa yang menjadi kewenangan daerah juga,” pungkasnya. (Adv/ed*)