TANJUNG REDEB, haloberau.com – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Bidang Perekonomian menggelar Rapat Pembahasan Pembentukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) serta evaluasi Het LPG 3 KG, diruang rapat Sangalaki, Rabu, 17 Juni 2020.
Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Berau, Kabag Perekonomian Setda Berau H.Kamaruddin, SE, Kepala DPMPTSP Drs.H.Syamsul Abidin, MM, Kepala Diskoperindag Hj.Wiyati, SE, M.Si, Camat Sambaliung H.Nazaruddin, SE, Perwakilan Satpol PP, PT.Pertamnina dan Agen LPG 3Kg
Dalam arahan rapat, Bupati Berau H. Muharram mengatakan, pemerintah berkomitmen membuat usaha tidak mengalami gangguan dan mengurangi antrean di SPBU yang selama ini ditengarai karena adanya peluang bisnis bagi pengetap.
Ia juga memberikan apresiasi atas gagasan untuk membuat Sub penyalur di bawah SPBU yang persyaratannya mirip membangun SPBU mini serta biayanya juga tidak terlalu besar.
Untuk Evaluasi HET LPG 3 Kg, Muharram mengungkapkan bahwa kuota LPG 3 Kg yang masuk ke Berau sebanyak 180 ribu tabung. Jumlah tersebut kemudian dibagi 3 KK dengan kebutuhan sekitar 60 ribu tabung per bulan. Menurutnya, pembagian tersebut juga tidak sepenuhnya dinikmati oleh warga yang berhak.
Sehingga, dia menyampaikan gagasan agar subsidi dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kartu. Gagasan ini menurutnya langkah agar LPG 3 Kg benar-benar tepat dalam penyaluran dan sasaran.
“Tujuan pemerintah menciptakan Subsidi LPG 3 kg adalah supaya warga miskin terjangkau, karena yang terjadi selama ini warga miskin membeli harga mahal karena para pedagang mulai penyalur ke sub penyalur mengecer lagi,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Berau H. Agus Tantomo menyampaikan, pembentukan Sub Penyalur BBM merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mempermudah izin usaha.
Agus menjelaskan, Pertamina adalah sebagai perwakilan pemerintah dalam pendistribusian BBM melalui SPBU yang mayoritas berada di sekita pusat kota Tanjung Redeb. Namun, di wilayah pedalaman dan pesisir, warga terkadang harus antre karena SPBU yang terbatas dengan jarak yang relative jauh dari beberapa pusat pemukiman kampung.
“Kita kadang punya persoalan seperti ini, tetapi bagaimana kevdepan cabang penyaluran BBM juga dapat membuat sub penyalur agar mempermudah masyarakat,” ujar Agus.
Sumber: Pemkab Berau